ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ( APBN ) DaLaM PEREKONOMIAN INDONESIA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ( APBN ) DaLaM PEREKONOMIAN INDONESIA

APBN MERUPAKAN INSTRUMEN PEREKONOMIAN  INDONESIA

•      Pada dasarnya pemerintah Idonesia memiliki dua instrumen ekonomi , utk menggerakkan perekonomian  , yaitu :

•      1. kebijakan fiskal yaitu melalui anggaran pendapatan  dan belanja  negara ( APBN ).

•      2. kebijakan moneter  , yg dikendalikan oleh Bank Indonesia  .

•      Kebijakan fiskal adalah meliputi langkah –langkah pemerintah membuat perubahan dlm bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dgn maksud mempengaruhi perekonomian .

•      Kebijakan moneter adalah meliputi langkah-langkah pemerintah , yg dilaksanakan Bank Sentral  ( Bank Indonesia )  untuk mempengaruhi atau merubah  penawaran  uang dlm perekonomian , dan atau merubah suku bunga , dgn maksud mempengaruhi pengeluaran uang  secara agregat .

FUNGSI POKOK APBN

•      1. Instrumen stabilisasi .

•      2. instrumen alokasi .

•      3. Instrumen distribusi

•      Namun dlm perekonomian di Indonesia , pelaksanaan APBN belum sepenuhnya tiga fungsi tsb di penuhi .

FAKTA PELAKSANAAN APBN DLM PEREKONOMIAN INDONESIA

•      Volume APBN yg dirancang pemerintah tdk cukup mendorong menaikkan perekonomian .

•      Sebagian besar dr volume APBN masih digunakan utk kepentingan membayar gaji , belanja pegawai , cicilan pokok hutang , bunga hutang , subsidi BBM , subsidi listrik , subsidi sektor pertanian ,

•      Peran APBN thd perekonomian masih cukup kecil , apabila dibanding negara-negara Brunei , Thailand , Filipina , Malaysia , .

•      Komposisi  pengeluaran APBN selama ini ,  sbg gambaran utk belanja pegawai 22% , belanja barang 16% ,  belanja modal 15% ,  pebayaran bunga hutang 14% ,  subsidi 22% ,  belanja hibah 0,1 % ,  belanja sosial 7% ,  belanja lain-lain 4% .

•      Dengan komposisi tsb ,  APBN nampak tdk memiliki daya dorong menaikan perekonomian

FORMULASI PENYUSUNAN APBN

•      Penyusunan APBN dikerjakan dlm dua proses  penyusunan yaitu penyusunan RAPBN  dan APBN – P ( APBN perubahan ) .

•      RAPBN umumnya di disetujui pd bulan Oktober , sebelum tahun berjalan .

•      APBN – P di setujui pd bulan juni , pd tahun berjalan .

•      APBN di susun dgn menggunakan asumsi-asumsi makro ekonomi yg diproyeksikan akan terjadi  , mmmseperti harga BBM , inflasi , neraca pembayaran , keadaan ekonomi global .

APBN MASIH LEMAH UTK ALOKASI PEMBANGUNAN DAN SOSIAL

•      Bahwa APBN masih dianggap lemah dlm mendukung pembangunan secara luas , khususnya pembangunan  yg  tdk dpt dijangkau oleh pihak swasta .

•      Proporsi anggaran pembangunan sejak th 2005 sampai saat ini , alokasinya hanya sekitar 10 % , jadi utk program pembangunan , sangat lemah , krn tersedot utk anggaran rutin )

•      Sedangkan utk kepentingan sosial , sapai saat ini , jaminan sosial belum dialokasikan dlm APBN , padahal merupakan amanat pasal 34 UUD 45 , shg semangat utk kepentingan masyarakat kecil nampak sangat lemah .

•      Untuk kepentingan kesehatan masyarakat , masih selalu di bawah 3% , padahal UU no 36 th 2009 , mengharuskan minimal 5% .

IDEALNYA APBN DLM MENUNJANG PEREKONOMIAN

•      1. Proporsi anggaran pembangunan dlm APBN , seyogyanya  minimal ada di kisaran 50 %  dr jumlah anggaran , agar mampu memdorong  naiknya perekonomian .

•      2. Jaminan sosial seyogyanya segera dimasukkan utk mendapat alokasi yg memadai , krn amanat UUD 45 .

•      3. Alokasi anggaran kesehatan hrs sesuai dgn UU no 36 th 2009 , yaitu minimal 5% , dimana saat ini masih dibawah 3% .

•      4. Dana perimbangan seyogyanya memperhatikan  daerah dgn indeks kemiskinannya tinggi , dgn mendapatkan alokasi dana khusus  yg lebih besar , agar perekonomian daerah tsb  dpt menggeliat ke arah yg positif .

•      Dengan  memperhatikan ke empat point tsb diatas , di mungkinkan dapat merubah wajah perekonomian Indonesia , ke tingkat yg lebih baik .

APBN – PERUBAHAN

•      APBN – Perubahan , direvisi umumnya pd triwulan ke dua ,

•      Pemerintah dan DPR sepakat perlunya melakukan perubahan terkait asumsi makro dan neraca APBN yg telah disusun pd tahun sebelumnya .

•      Pada dasarnya perubahan APBN , melakukan konfigurasi , shg ada pos-pos yg mengalami penambahan anggaran .

•      Perubahan APBN juga sbg akibat dr pendapatan yg di perkirakan dibanding pengeluaran , pd kenyataannya pendapatan lebih besar ,

RINCIAN SUMBER PENDAPATAN NEGARA

•      1. Penerimaan pajak

•           1.1 . Pajak dlm negeri

•                    1. Pajak penghasilan

•                         -Pph migas.

•                         -Pph non migas .

•                    2. Pajak pertambahan nilai

•                    3. Pajak bumi dan bangunan

•                    4. Cukai

•                    5. Pajak lainnya

•         1.2. Pajak pendapatan  perdagangan  luar negeri

•                 - Bea masuk

•                 - Bea keluar

•      2. Penerimaan Negara bukan pajak

•          1.1. Penerimaan  SDA

•                 - mIgas

•            1.2. Non migas

•                   - pertambangan umum

•                   - kehutanan

•                   -perikanan

•                    - Pertambangan panas bumi

•            1.3 Bagian laba BUMN

•            1.4. pnbp lainnya

•           1.5. Surplus Bank Indonesia

•           1.6 Pendapatan BLU

BELANJA PEMERINTAH

•      Belanja pegawai

•      Belanja barang

•      Belanja modal

•      Belanja pembayaran bunga

•      Belanja subsidi

•      Belanja hibah

•      Belanja bantuan sosial

•      Belanja lain-lain

•      Belanja pembangunan .

SUBSIDI-SUBSIDI DLM APBN

•      Subsidi BBM

•      Subsidi listrik

•      Subsisdi pangan

•      Subsidi pupuk

•      Subsidi benih

•      Subsidi bunga kredit

•      Subsidi minyak goreng

•      Subsidi pajak

•      Subsidi kedelai

•      Subsidi obat generik

•      Subsidi lainnya

BELANJA PEMERINTAH MENURUT FUNGSINYA

•      Pelayanan umum

•      Pertahanan

•      Ketertiban dan keamanan

•      Ekonomi

•      Lingkungan hidup

•      Perumahaan dan fasilitas umum

•      Kesehatan

•      Pariwisata dan budaya

•      Agama

•      Pendidikan

•      Perlindungan sosial

DANA YG DI TRANSFER KE DAERAH

•      Dana perimbangan

•      Dana bagi hasil pajak

•      Dana bagi hasil SDA

•      Dana bagi hasil suspen

•      Dana alokasi umum ( DAU )

•      Dana alokasi tambahan profesi guru

•      Dana alokasi khusus

•      Dana otonomi khusus dan penyesuaian

Tweet